Pakar UNAIR: Urun Dana Rakyat untuk IKN Terlalu Utopis

SURABAYA – Skema urun dana atau crowdfunding dari rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi isu yang terus diperbincangkan akhir-akhir ini. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (UNAIR), Gitadi Tegas Supramudyo Drs MSi menilai bahwa skema ini muncul dan mengejutkan masyarakat. Hal itu diakibatkan oleh grand design sumber dana pembangunan IKN yang belum jelas.

Skema Pendanaan IKN

Baca juga: Sejarawan UNAIR: Ada Upaya Delegitimasi Peran Militer di Kepres 2/2022

“Kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN adalah 466 triliun, hanya didukung APBN 20 persen. Artinya, 80 persen setara 377 triliun berasal dari sumber lain yaitu non-APBN, ” jelas Gitadi, Kamis (31/3/2022).

Sampai saat ini pemerintah hanya mengumumkan secara detail sumber dana pembangunan IKN dari sisi komponen APBN. Pemerintah belum menjelaskan secara detail komposisi sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN. Hal ini mengindikasikan lemahnya dimensi perencanaan pembangunan IKN.

Baca juga: Mas Dhito Beri Reward 5 Kecamatan Tercepat Lakukan Vaksinasi

Jika dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, utang negara, dan khususnya faktor yang mendesak terhadap adanya IKN, Gitadi menilai sumber dana untuk pembangunan IKN dari non-APBN adalah beban yang sangat berat. “Mencari 80 persen yaitu sekitar 377 triliun rasanya terlalu utopis, ” jelas Gitadi.

Baca juga: Kabar Dugaan Pungli di Uji Kir Dibantah Kadishub Kota Kediri

Gitadi Tegas Supramudyo Drs MSi. (Dok. Pribadi)

Alasan Urun Dana Rakyat

Baca juga: Dishub Kota Kediri Gencar Sosialisasikan Terkait Bongkar Muat Bagi Pengusaha

Skema urun dana dari rakyat untuk pembangunan IKN menjadi rencana pemerintah untuk memenuhi salah satu sumber dana pembangunan IKN dari non-APBN.

Akan tetapi, Gitadi menjelaskan bahwa skema urun dana dari rakyat ini bisa saja tidak memenuhi target, sehingga kekhawatiran berkaitan dengan adanya kemungkinan oversimplified dan overconfidence oleh pemerintah pun timbul.

Baca juga: Kabupaten Jember Gelar Operasi Yustisi Gabungan

“Pemerintah berpikir seandainya 20 persen saja masyarakat Indonesia akan menyumbang, maka akan didapat dana yang besar.” jelas Gitadi.

“Tidak tercapainya target urun dana dari rakyat bisa berpengaruh dan bisa tidak terlalu  berpengaruh, tergantung proporsinya. Apalagi sampai saat ini tidak diketahui secara detail komposisi sumber dana non-APBN tersebut, ” jelas Gitadi.

Sumber dari Kerja SamaGitadi menyarankan agar skema sumber dana pembangunan IKN dari kerja sama lebih dikedepankan meskipun biasanya akan berdampak pada posisi tawar terhadap pihak kedua, khususnya dalam policy making.

“Apalagi jika mengandalkan sumbangan sektor privat yang sebagian besar biasanya meminta kompensasi langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuknya, ” jelas Gitadi.

“Terkait dengan dana dari masyarakat, sebaiknya kecil saja mengingat pengalaman crowdfunding di masa lalu, ” ucap Gitadi. (*)

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

Penulis: Tristania Faisa Adam

Editor: Binti Q. Masruroh