Bawaslu Kab Kediri Gelar Sosialisasi Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

KEDIRI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menggelar Sosialisasi Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2024. Kegiatan kali ini berlangsung di Hotel Lotus Jalan Jaksa Agung Suprapto Mojoroto Kota Kediri, Sabtu (16/12/2023) pagi. 

Baca juga: Deklarasi Sahabat Ganjar Bersatu Korda Blitar, Usung Gubernur Jateng Capres RI 2024

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu 2024, dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kab Kediri M.Saifuddin Zuhri, M.Pd.I, M.H.,  

Kegiatan kali ini mengusung tema 'Menggugah Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif'. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber yaitu, Hari Tri Wasono dari Jurnalis Bacaini.id dan Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum selaku Dosen Pasca Sarjana Untag Surabaya. 

Baca juga: Pansus IV DPRD Trenggalek Tak Akan Lanjutkan Pembahasan Raperda Tahun Jamak

Di sela-sela kegiatan acara Sosialisasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan Ketua Bawaslu Kab Kediri M.Saifuddin Zuhri, M.Pd.I, M.H menyampaikan, kegiatan sosialisasi hari ini menghadirkan rekan-rekan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

"Tujuannya untuk membangun sinergi dengan masyarakat Kabupaten Kediri yang pada saat ini sudah memasuki tahapan masa kampanye, " ucapnya. 

Baca juga: Hearing Bersama Abpednas, Komisi I DPRD Trenggalek : Perlu Adanya Kajian Hukum Terkait Keikutsertaan BPD dalam BPJS Kesehatan

Lanjut Saifuddin bahwa kami ingin mengajak seluruh ormas, OKP dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kondusifitas di Kabupaten Kediri terkait kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan partai politik, agar bisa melakukan kampanye sesuai aturan. 

"Kami gelar sosialisasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dalam tahapan masa kampanye ini, baik itu kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan media sosial, " urainya. 

Baca juga: Fasilitasi dari Gubernur Usai, Bapemperda DPRD Trenggalek Siap Bahas 39 Raperda

Saifuddin juga berharap partisipasi masyarakat untuk saling kerjasama dalam upaya pencegahan-pencegahan, sesuai tupoksi Bawaslu ada pengawasan, pencegahan dan penindakan. 

"Hal ini perlu dilakukan sinergi dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan. Dikarenakan, kegiatan yang dilakukan peserta pemilu pada masa kampanye ini, supaya sesuai aturan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan benar, "ucapnya.

Baca juga: Pansus III DPRD Trenggalek Rampungkan Pembahasan Raperda PPNS 2022

Ia sangat memahami kondisi personil Bawaslu sangat terbatas, sehingga peran serta masyarakat turut serta mengawasi, mengingatkan dan melakukan pencegahan kepada peserta pemilu agar tidak melanggar. 

Misalkan, yang tidak boleh memasang APK di tempat-tempat ibadah, kantor Kecamatan, kantor Desa dan sekolahan. Kita berusaha mensosialisasikan agar pemangku wilayah supaya tahu jangan sampai digunakan kampanye di lokasi yang dilarang. 

Terkait, kampanye di media sosial jangan sampai ada ujaran kebencian, black campaign atau ada kegiatan money politik kita upayakan melakukan pencegahan. 

"Bawaslu sendiri sudah melakukan banyak kegiatan sebagai upaya pencegahan menjaga kondusifitas masyarakat pada masa kampanye tidak terpecah belah dan kampanye bisa berjalan dengan baik, aman dan tetap kondusif, " ujarnya. 

Masyarakat ketika menemukan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu ada mekanisme untuk melaporkan. Dijelaskan Saifuddin bahwa masyarakat bisa langsung melapor ke kantor Bawaslu, Panwascam ditingkat kecamatan dan tingkat desa ada pengawas kelurahan desa (PKD) tentunya disertai dengan bukti-bukti.

Baca juga: Hapus 13 Raperda, Bapemperda DPRD Trenggalek Siap Bahas 28 Raperda 2022

"Namun, apapun laporan aduan dari masyarakat kita tetap tindaklanjuti tentang informasi awal. Kita akan mengerahkan petugas yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa, " terangnya. 

Sejauh ini memasuki tahapan kampanye, ada pelanggaran yang sudah masuk di Bawaslu. Seperti, pemasangan APK yang dipaku di pohon, ada pemasangan dekat kantor Pemerintahan, ada juga pertemuan terbatas tanpa pemberitahuan, ia mengimbau agar melakukan pemberitahuan.

"Namun, kalau nanti sudah masuk tanggal 21 Januari 2024 diperbolehkan pertemuan rapat umum bisa menghadirkan masyarakat banyak, " himbaunya. 

Pesan terakhir dari Bawaslu juga menambahkan agar kepada peserta pemilu agar bisa melakukan bisa tertib dan sesuai aturan.

"Untuk kegiatan kampanye agar dilakukan pemberitahuan dan tembusan Bawaslu. Dan, untuk pemasangan APK jangan ditempatkan di lokasi yang dilarang, apabila sudah terlanjur terpasang agar secepatnya dipindah atau digeser secara mandiri, " tutup Saifuddin. 

Baca juga: Bahas Pokir dan Reses, DPRD Trenggalek : Masih Banyak Jalan Rusak dan Perlu Perbaikan

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Kab Kediri Saifudin Zuhri, Siswo Budi Santoso, S.E., selaku Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Hari Tri Wasono dari Jurnalis Bacaini.id dan Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum selaku Dosen Pasca Sarjana Untag Surabaya, Ormas, OKP, Tomas dan Toga.